Lawmaker Minta Pemerintah Buka Pintu Lebar Kesempatan Kerja Legal bagi TKI di Luar Negeri

Reyben - Suara keras kembali bergema dari lantai parlemen Indonesia untuk mendorong pemerintah menciptakan ekosistem kerja yang lebih mudah diakses oleh para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang ingin bekerja di negara tetangga. Sorotan tajam ini datang dari anggota DPR yang melihat betapa besar peluang ekonomi yang masih tersia-siakan akibat rumitnya proses perizinan dan birokrasi yang membingungkan bagi calon pekerja migran.

Malaysia tetap menjadi destinasi utama bagi jutaan pekerja Indonesia yang mencari penghasilan lebih baik, khususnya di sektor perkebunan dan pertanian yang terus membutuhkan tenaga kerja terampil. Namun, nyatanya sistem aksesibilitas menuju pekerjaan legal di negeri jiran itu masih penuh dengan hambatan administratif yang membuat banyak calon TKI memilih jalur ilegal. Kondisi ini menciptakan paradoks yang merugikan—di satu sisi ada permintaan tenaga kerja yang tinggi, tetapi di sisi lain pemerintah Indonesia belum sepenuhnya memfasilitasi akses yang lancar dan aman bagi warganya.

Menurut pandangan para pembuat kebijakan yang peduli dengan nasib TKI, akar permasalahannya jauh lebih fundamental daripada sekadar prosedur pendaftaran yang panjang. Dibutuhkan reformasi komprehensif dalam sistem penempatan kerja migran yang melibatkan koordinasi intensif antara kementerian terkait, institusi pelatihan, dan pihak pemberi kerja di luar negeri. Inisiatif ini bukan hanya tentang angka penempatan kerja, melainkan tentang memastikan setiap TKI memiliki akses informasi yang jelas, perlindungan hukum yang kuat, dan peluang pengembangan keterampilan yang relevan dengan standar pasar kerja internasional.

Langkah konkret yang diusulkan mencakup digitalisasi seluruh proses perizinan, peningkatan kerja sama bilateral dengan negara tujuan, dan pemberdayaan lembaga pelayanan publik yang menangani TKI agar responsif terhadap kebutuhan pasar kerja yang dinamis. Dengan membuka akses yang lebih lebar dan transparan, pemerintah diharapkan dapat mengurangi migrasi ilegal sambil meningkatkan kontribusi TKI terhadap perekonomian keluarga dan nasional melalui remitansi yang lebih menguntungkan.