Korban Tabrakan KRL-Kereta Argo Bromo Butuh Dukungan Psikologis, DPR Minta Pemerintah Ambil Tindakan Cepat

Reyben - Tragedi tabrakan antara Kereta Rel Listrik (KRL) dan Kereta Argo Bromo yang mengguncang Bekasi Timur bukan hanya meninggalkan luka fisik pada para korban. Para ahli psikologi memperingatkan bahwa insiden mengerikan ini berpotensi memicu gangguan mental jangka panjang, mulai dari stres akut hingga trauma yang dapat menghantui korban selama bertahun-tahun. Merespons kekhawatiran ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kini mengambil posisi agresif dengan mendesak pemerintah untuk segera menyiapkan program dukungan psikologis komprehensif bagi semua pihak yang terdampak peristiwa tragis ini.

Para psikolog yang menangani kasuskecelakaan transportasi sejenis telah mengidentifikasi berbagai gejala yang mungkin dialami korban selamat. Mereka mengalami flash back mendadak, mimpi buruk berulang, hingga gangguan kecemasan yang membuat aktivitas sehari-hari menjadi sangat sulit. Tidak hanya itu, beberapa korban juga menunjukkan tanda-tanda agorafobia (takut meninggalkan rumah) dan fobia terhadap alat transportasi umum. Psikolog Dr. Sujati, salah satu praktisi senior di bidang trauma, mengatakan bahwa penanganan psikologis sejak awal sangat krusial untuk mencegah kondisi mental korban semakin memburuk dan mengganggu kualitas hidup mereka di masa depan.

Anggota Komisi VII DPR, Syaiful Haq, menekankan bahwa pemerintah tidak boleh hanya fokus pada aspek transportasi dan investigasi kecelakaan semata. "Kami harus ingat bahwa di balik statistik korban, ada manusia-manusia yang sedang menderita secara emosional. Mereka membutuhkan bantuan profesional untuk memulihkan diri," ujar Syaiful dalam rapat dengar pendapat kemarin. DPR menginginkan agar Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan PT KAI secara bersama-sama merancang program 'trauma healing' yang mudah diakses dan terjangkau bagi seluruh korban tanpa terkecuali. Program ini idealnya mencakup konseling individual, terapi kelompok, hingga pendampingan jangka panjang selama minimal enam bulan hingga satu tahun ke depan.

Sementara itu, keluarga korban juga menunjukkan tanda-tanda stres yang signifikan. Mereka tidak hanya berduka atas kehilangan atau cidera anggota keluarga, tetapi juga mengalami beban finansial dan psikis yang berlipat ganda. Pemerintah diharapkan tidak hanya memberikan kompensasi finansial, tetapi juga memastikan akses layanan kesehatan mental yang berkualitas tinggi. Beberapa organisasi non-pemerintah sudah menawarkan dukungan sukarela, namun para ahli bersepakat bahwa diperlukan intervensi sistematis dari negara agar program tersebut berkelanjutan, terstruktur, dan dapat menjangkau semua lapisan korban yang membutuhkan bantuan.