Korban Dilecehkan, Kuasa Hukum Sebut Tuduhan 'Asal Bunyi' - Kasus Betrand Peto Semakin Kusut

Reyben - Kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Betrand Peto, anak angkat presenter Ruben Onsu, terus berkembang dengan narasi yang saling bertentangan. Kali ini, pihak korban yang berinisial ANW melalui kuasa hukumnya mengungkapkan kekecewaan mendalam atas perlakuan yang diterimanya. Kuasa hukum ANW menyatakan bahwa pihak lawan kerap menggambarkan pengakuan korban sebagai sekadar halusinasi atau cerita fiktif semata, padahal ada bukti konkret yang mendukung klaim korban.

Menurut penjelasan kuasa hukum ANW, respons dari pihak terduga pelaku yang menyebut korban sedang mengalami halusinasi sangat miris dan memperburuk kondisi psikis korban. Sikap semacam ini dianggap sebagai bentuk delegitimasi terhadap pengalaman traumatis yang dialami oleh ANW. Kuasa hukum tersebut menekankan bahwa ada sejumlah bukti medis, psikologis, dan saksi yang dapat memverifikasi keterangan korban. Hal ini membuat pihak korban merasa terpojok dan semakin sulit untuk mendapatkan keadilan.

Langkah yang diambil oleh kuasa hukum ANW adalah terus mengumpulkan bukti-bukti guna memperkuat posisi korban di hadapan penyidik. Dokumen medis dari rumah sakit, laporan pemeriksaan psikologis, serta keterangan dari sejumlah saksi yang dipercaya telah disiapkan untuk proses hukum. Tim kuasa hukum juga berkomitmen untuk tidak membiarkan skenario 'victim blaming' ini terus berkembang dan mempengaruhi jalannya proses peradilan. Mereka yakin bahwa sistem hukum Indonesia cukup komprehensif untuk mengusut tuntas kasus semacam ini apabila semua pihak bertindak dengan integritas.

Kasus Betrand Peto ini menjadi sorotan publik yang cukup serius, mengingat nama besar keluarga Onsu yang terlibat di dalamnya. Namun, kuasa hukum ANW menegaskan bahwa status sosial atau pengaruh keluarga terduga pelaku tidak akan menghalangi upaya pencarian kebenaran. Proses investigasi yang sedang berlangsung di kepolisian diharapkan dapat menyelesaikan polemik ini dengan hasil yang adil dan transparan untuk semua pihak yang terlibat.