Komisi X DPR Siap Tanya Jawab Langsung dengan Kemendiktisaintek Soal Skandal Korupsi Rektor Unsoed

Reyben - Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menggelar rapat khusus untuk membahas kasus korupsi yang menimpa Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Dalam pertemuan mendatang, pihak legislatif siap memanggil langsung jajaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) untuk memberikan penjelasan komprehensif mengenai upaya pembenahan institusi pendidikan tersebut ke depannya.

Anggota Komisi X DPR, Lalu Hadrian, mengungkapkan bahwa rapat yang akan diselenggarakan nantinya akan menjadi forum penting bagi pemerintah untuk memaparkan roadmap perbaikan terkait temuan-temuan serius dalam penyelenggaraan akademik dan administratif di Unsoed. Hadrian menekankan bahwa kehadiran langsung dari pejabat Kemendiktisaintek sangat diperlukan untuk memberikan klarifikasi mendalam dan komitmen nyata dalam mengatasi persoalan tersebut. Pasalnya, kasus yang melibatkan pimpinan universitas ini bukan hanya sekadar masalah internal institusi, melainkan berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia.

Dalam konteks pengawasan fungsi legislatif, Komisi X memandang bahwa kasus korupsi di tingkat rektorat menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan internal universitas maupun pengawasan yang dilakukan oleh kementerian. Oleh karena itu, rapat mendatang akan fokus pada identifikasi faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya penyimpangan tersebut. Lebih lanjut, legislator akan menggali informasi mengenai langkah-langkah konkret yang telah dan akan dilakukan untuk memperkuat mekanisme kontrol, transparansi, dan akuntabilitas di lingkungan Unsoed dan universitas-universitas lainnya yang sejenis.

Langkah proaktif Komisi X ini mencerminkan keseriusan DPR dalam melindungi aset negara dan menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang bersih dari praktik-praktik koruptif. Hadrian juga menyinggung bahwa hasil dari rapat tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi Komisi X untuk merekomendasikan berbagai kebijakan atau tindakan korektif kepada pemerintah. Dengan demikian, diharapkan kasus Unsoed dapat menjadi pembelajaran berharga dalam memperbaiki sistem governance di institusi-institusi pendidikan nasional secara menyeluruh.