Ketua BEM FH UBK Buka Suara Soal Aliran Dana Rp300 Juta: 'Ini Perjuangan Mahasiswa, Bukan Politik'

Reyben - Kontroversi seputar aliran dana mencapai Rp300 juta kepada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Selatan (FH UBK) akhirnya memicu respons langsung dari pihak yang bersangkutan. Dalam sebuah pernyataan yang mencoba meredakan spekulasi publik, tokoh mahasiswa tersebut mengakui telah menerima sebagian dari jumlah tersebut, yakni sekitar 20 persen atau setara dengan Rp60 juta. Namun, ia menekankan bahwa transaksi ini bukanlah bagian dari skenario politik yang lebih besar, melainkan hasil dari perjuangan genuine mahasiswa untuk mendukung aksi demonstrasi mereka.

Pertemuan yang menjadi latar belakang aliran dana ini, menurut pengakuan Ketua BEM FH UBK, berasal dari inisiatif langsung mahasiswa tanpa melibatkan aktor-aktor politikus atau kelompok kepentingan tertentu. Ia menerangkan bahwa dana tersebut dimaksudkan untuk mengorganisir dan mendukung jalannya aksi mahasiswa yang telah direncanakan sebelumnya. Respons ini datang setelah beredarnya informasi viral di media sosial yang menuduhkan keterlibatan pihak ketiga dalam mengalirkan dana besar tersebut dengan motif politisasi gerakan mahasiswa.

Dalam penjelasannya, Ketua BEM FH UBK berusaha membedakan antara pengorganisasian aksi mahasiswa yang legitimate dengan dugaan politisasi. Ia menegaskan bahwa setiap keputusan diambil melalui mekanisme internal organisasi kemahasiswaan dengan transparan dan melibatkan diskusi dengan anggota. Pengakuan bahwa baru 20 persen dari total Rp300 juta yang diterima menjadi poin menarik, karena membuka pertanyaan baru tentang kejelasan sumber dana dan alokasi sisanya.

Kedatangan dana dalam jumlah besar ini memang sempat memicu kekhawatiran publik bahwa gerakan mahasiswa mungkin telah dikompromikan oleh kelompok-kelompok dengan agenda tersembunyi. Namun, tokoh mahasiswa ini memilih untuk mengambil inisiatif menjernihkan situasi dengan transparansi penuh. Langkah tersebut menunjukkan upaya untuk mempertahankan kredibilitas gerakan mahasiswa di mata publik sekaligus membuktikan bahwa aksi demonstrasi yang mereka lakukan adalah murni ekspresi suara mahasiswa, bukan hasil dari rekayasa politikus atau konglomerat.

Proses verifikasi independen terhadap klaim ini menjadi penting mengingat pentingnya kepercayaan publik terhadap gerakanmahasiswa. Organisasi kemahasiswaan memiliki tanggung jawab moral untuk menunjukkan transparansi penuh dalam pengelolaan dana, terutama ketika nominal yang terlibat mencapai ratusan juta rupiah. Respons proaktif dari Ketua BEM FH UBK setidaknya menunjukkan kesadaran akan pentingnya akuntabilitas dan kejernihan komunikasi dengan publik dalam masa-masa sensitif seperti ini.