Kepercayaan Publik: Fondasi Sejati Kewenangan Institusi yang Sering Terlupakan

Reyben - Seorang pakar governance terkemuka, Iskandar, membuka mata publik dengan pernyataan yang provokatif namun mengena. Menurutnya, lemahnya regulasi bukanlah akar masalah utama ketika institusi kehilangan kewenangan dan kredibilitas. Masalahnya jauh lebih dalam dari sekadar celah hukum atau inkonsistensi aturan. Institusi modern sebenarnya runtuh bukan karena fondasi hukum yang rapuh, melainkan karena kepercayaan publik dan negara yang telah hilang sepenuhnya. Pernyataan ini menjadi pengingat keras bahwa legitimasi institusi dibangun melalui kepercayaan, bukan hanya melalui tinta dan pasal-pasal undang-undang.

Kepercayaan publik merupakan aset paling berharga yang dimiliki setiap institusi, lebih bernilai dari regulasi tertulis sekalipun. Ketika masyarakat tidak lagi percaya pada transparansi, akuntabilitas, dan integritas sebuah lembaga, maka segala kewenangan formal yang dimilikinya menjadi sekadar kertas kosong. Fenomena ini telah terjadi berkali-kali di berbagai negara, termasuk Indonesia, di mana institusi dengan mandate legal yang jelas justru menjadi tidak efektif karena erosion kepercayaan publik. Contohnya dapat dilihat dari berbagai badan independen yang memiliki kewenangan penuh secara hukum, namun legitimasi mereka diragukan oleh masyarakat luas karena persepsi terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Negara sebagai pemegang otoritas tertinggi juga memiliki peran krusial dalam mempertahankan kepercayaan terhadap institusi-institusinya. Ketika pemerintah pusat menunjukkan sikap meragukan terhadap sebuah lembaga, atau bahkan secara halus mengabaikan rekomendasi dan keputusannya, maka sinyal negatif tersebut akan menyebar ke publik. Sebaliknya, dukungan konsisten dari negara terhadap institusi, dikombinasikan dengan kinerjanya yang transparan dan hasil yang terukur, akan memperkuat kepercayaan masyarakat. Inilah mengapa reformasi institusional yang hanya fokus pada perbaikan regulasi sering kali gagal mencapai hasil maksimal. Tanpa pemulihan kepercayaan secara bersamaan, perubahan aturan hanya menciptakan ilusi perbaikan tanpa substansi nyata.

Untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan transparansi penuh, akuntabilitas ketat, dan tindakan nyata yang terlihat oleh masyarakat. Institusi harus secara konsisten menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai integritas, bukan hanya melalui slogan dan janji kosong. Riset menunjukkan bahwa kepercayaan dibangun secara lambat melalui tindakan berulang yang konsisten, namun dapat hilang dengan cepat akibat satu skandal atau pelanggaran kepercayaan saja. Oleh karena itu, setiap institusi harus memahami bahwa kewenangan sejati mereka tidak datang dari kertas berisi regulasi, melainkan dari keyakinan masyarakat bahwa lembaga tersebut bekerja untuk kepentingan publik dengan integritas tinggi. Wawasan Iskandar ini seharusnya menjadi bahan refleksi mendalam bagi semua pemimpin institusi di Indonesia dalam mengembangkan strategi jangka panjang mereka.