Kepala BNPB: Status Bencana Nasional untuk Karhutla Bukan Prioritas, Ini Alasannya

Reyben - Letjen TNI Kristomei Sianturi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), memberikan pandangan segar terkait wacana penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Dalam kesempatan tersebut, pejabat tinggi BNPB menekankan bahwa fokus utama seharusnya bukan pada status formal, melainkan pada kecepatan dan efektivitas respons penanganan darurat. Pernyataan ini disampaikan di tengat intensifnya diskusi publik mengenai perlunya penguatan mekanisme penanggulangan bencana alam yang semakin sering terjadi.

Menurut Kristomei, penetapan status bencana nasional memang memiliki nilai simbolis dan implikasi administratif tertentu. Namun, ketika berbicara tentang penyelamatan nyawa dan meminimalkan kerugian material, kecepatan intervensi jauh lebih krusial dibanding formalitas birokrasi. "Apa pun status yang diberikan, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa merespons dalam hitungan jam, bukan hari," tegasnya. Perspektif ini mencerminkan pragmatisme seorang pemimpin yang telah berhadapan langsung dengan berbagai skenario krisis alam.

Komitmen BNPB untuk mempercepat protokol respons mencakup berbagai aspek operasional. Mulai dari mobilisasi personel, penyiapan logistik, koordinasi antar lembaga, hingga keterlibatan masyarakat lokal dalam mitigasi dini. Kristomei menjelaskan bahwa sistem yang ada saat ini telah dirancang untuk memberikan fleksibilitas dalam mengalokasikan sumber daya sesuai tingkat keparahan bencana, tanpa harus menunggu penetapan status formal terlebih dahulu. Pengalaman menangani bencana-bencana sebelumnya telah mengajarkan tim BNPB tentang pentingnya kesiapan dan koordinasi yang mulus.

Dalam konteks perubahan iklim yang berdampak pada frekuensi dan intensitas karhutla, BNPB terus mengoptimalkan strategi pencegahan dan penanggulangan. Program edukasi masyarakat, peningkatan kapasitas personel, dan pembaruan teknologi pemantauan menjadi bagian dari upaya komprehensif ini. Kepala BNPB juga mengajak stakeholder untuk fokus pada aspek-aspek praktis yang lebih konkret, seperti meningkatkan koordinasi lintas sektor, memperkuat sistem peringatan dini, dan memastikan ketersediaan anggaran yang cukup untuk operasi darurat.

Pernyataan Kristomei tidak bermaksud menutup pintu bagi usulan penetapan status bencana nasional untuk karhutla. Sebaliknya, ia menekankan bahwa debat administratif tidak boleh mengalihkan perhatian dari tindakan nyata yang mendesak. Dengan semakin meningkatnya risiko bencana alam di nusantara, pendekatan yang lebih action-oriented dan responsif menjadi kebutuhan mendesak. BNPB siap melanjutkan upaya profesionalnya untuk melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman kebakaran hutan dan lahan, dengan atau tanpa perubahan status formal.