Kemenkes Buka Suara soal Polemik Mark Up Alkes RSUD Krui: Alokasi Rp56,7 Miliar Sudah Tepat Sasaran

Reyben - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi membantah isu mark up anggaran alat kesehatan (alkes) yang menimpa RSUD Krui, Lampung. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman menegaskan bahwa semua dukungan yang diberikan kepada rumah sakit umum daerah tersebut sudah melewati mekanisme yang ketat dan transparan. Menurutnya, tidak ada penyimpangan dalam pengalokasian dana kesehatan yang mencapai angka fantastis tersebut.

Aji Muhawarman menjelaskan bahwa RSUD Krui telah menerima dukungan alkes senilai total mencapai Rp56,7 miliar dalam periode yang ditentukan. Dana besar ini dialokasikan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional rumah sakit dan peningkatan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat. Kemenkes menekankan bahwa setiap pembelian alkes harus melalui proses pengadaan barang yang sesuai dengan regulasi pemerintah, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga evaluasi penerimaan barang.

Pejabat Kemenkes ini menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik mark up yang merugikan negara. Dia mengatakan bahwa berbagai mekanisme kontrol telah diimplementasikan untuk memastikan dana kesehatan benar-benar digunakan untuk tujuan mulia, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan di daerah. Kemenkes juga melakukan audit berkala dan pemantauan langsung terhadap penggunaan anggaran di setiap unit kesehatan, termasuk RSUD Krui. Dengan sistem yang terstruktur ini, diharapkan setiap rupiah yang diinvestasikan berdampak maksimal bagi kesejahteraan pasien dan pengembangan fasilitas kesehatan.

Meskipun isu mark up sempat membuat publik resah, Kemenkes yakin bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran alkes akan terus dijaga. Pihak kementerian juga mengajak masyarakat dan media untuk terus melakukan pengawasan kritis terhadap kinerja institusi kesehatan. Langkah proaktif Kemenkes dalam merespons isu ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik dan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memerangi korupsi di sektor kesehatan.