Kapolri Apresiasi Bobby Nasution Jadi Gubernur Pertama Larang ASN Gunakan Vape di Sumut

Reyben - Kapolri Suyudi memberikan pujian khusus kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution atas keputusannya melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan vape dalam lingkungan kerja. Langkah progresif ini dinilai sebagai yang pertama kali diterapkan oleh seorang gubernur di Indonesia, menunjukkan komitmen serius terhadap pemberantasan penyalahgunaan narkotika dalam berbagai bentuknya.

Menurut Kapolri, kebijakan tersebut patut diapresiasi mengingat peredaran narkotika terus berkembang dengan modus operandi yang semakin canggih dan beragam. Salah satu yang menjadi perhatian khusus adalah berkembangnya penggunaan narkotika dalam bentuk cair, termasuk vape yang sering disalahgunakan sebagai medium penyebaran zat berbahaya. "Ini adalah langkah yang tepat untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkotika di kalangan ASN," ujar Kapolri dalam pernyataannya.

Bobby Nasution, sebagai pemimpin provinsi, memahami bahwa karyawan pemerintah harus menjadi teladan bagi masyarakat luas. Keputusan melarang vape bagi ASN di Sumut bukan hanya tentang regulasi biasa, melainkan bagian dari strategi komprehensif untuk menjaga moralitas dan profesionalisme aparatur negara. Langkah ini juga mencerminkan keseriusan pemerintah provinsi dalam memerangi penyalahgunaan zat adiktif yang semakin marak di tengah masyarakat.

Kapolri menekankan bahwa inisiatif Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini bisa menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain di Indonesia untuk mengambil langkah serupa. Dengan memulai dari lingkungan internal pemerintahan, diharapkan dapat tercipta efek domino positif yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Potensi vape sebagai media penyebaran narkotika memerlukan perhatian serius karena mudah tersamarkan dan sulit dideteksi dibanding bentuk narkotika tradisional.

Pengakuan dari institusi kepolisian terhadap kebijakan Bobby Nasution ini menunjukkan adanya sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di tingkat lokal maupun nasional. Ke depannya, Kapolri menyarankan agar kebijakan serupa juga diterapkan di berbagai instansi pemerintah lainnya untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan bebas dari ancaman narkotika.