Janji 'Malang Berkelas' Tinggal Slogan? Kuasa Hukum Warga Pertanyakan Komitmen Pemkot

Reyben - Kekecewaan membuncah dari kalangan kuasa hukum warga Malang terhadap sikap Pemerintah Kota yang dinilai pasif dalam menindaklanjuti berbagai permasalahan hukum dan administratif. Meski gencar mempromosikan visi 'Malang Berkelas', Pemkot dianggap hanya mengandalkan slogan indah tanpa dibarengi aksi nyata di lapangan. Kritik pedas ini datang saat aspirasi masyarakat terus menumpuk tanpa mendapat respon memadai dari institusi pemerintah daerah.

Beberapa kasus yang menjadi sorotan melibatkan penyelesaian sengketa tanah, perizinan usaha yang berbelit, hingga perlindungan hukum bagi warga yang dirugikan. Para praktisi hukum mengungkapkan bahwa mereka sering mengalami kesulitan ketika berurusan dengan dinas-dinas terkait untuk memastikan kepastian hukum bagi klien mereka. "Kami datang dengan surat resmi, tapi respons lambat bahkan tidak ada. Ini bukan gambaran kota yang berkelas," ungkap salah satu kuasa hukum senior di Malang, mengutarakan frustrasi yang dirasakan oleh banyak rekan profesinya.

Transparansi dalam proses hukum juga menjadi isu utama. Banyak keputusan administratif yang diambil tanpa melibatkan stakeholder terkait, bahkan informasi publik sering kali tertutup rapat. Padahal, sebuah kota yang benar-benar berkelas seharusnya mengedepankan akuntabilitas dan keterbukaan dalam setiap aspek pelayanan publik. Ketiadaan mekanisme feedback yang efektif membuat warga merasa suara mereka tidak didengar oleh pengambil kebijakan. Ironisnya, kampanye 'Malang Berkelas' terus bergema di berbagai media promosi sambil realitas di lapangan menunjukkan gambaran yang berbeda.

Menghadapi kritikan ini, Pemkot Malang perlu melakukan introspeksi mendalam. Visi yang bagus hanya akan bermakna jika didukung oleh eksekusi yang konsisten dan komitmen nyata dari seluruh aparatur. Para profesional hukum mendesak agar ada peningkatan komunikasi antara pemerintah dengan komunitas legal untuk menciptakan ekosistem hukum yang sehat dan responsif. Tanpa adanya perubahan signifikan dalam cara Pemkot merespons isu-isu hukum dan administratif, slogan 'Malang Berkelas' hanya akan menjadi janji kosong yang terus memancing kekecewaan.