Iran Dorong BRICS Jadi Tameng Terhadap Blokade Perdagangan Internasional

Reyben - Presiden Iran Masoud Pezeshkian melontarkan desakan kuat kepada negara-negara anggota BRICS untuk bersatu membentuk pertahanan kolektif menghadapi hambatan perdagangan yang semakin agresif di kancah global. Dalam pernyataannya yang tegas, Pezeshkian menginginkan organisasi ekonomi terbesar di dunia ini menjadi payung perlindungan bagi semua negara dari praktik proteksionisme dan pembatasan perdagangan yang ilegal dari negara-negara powerful.

Iran memandang BRICS sebagai platform strategis yang mampu mengubah lanskap perdagangan dunia. Presiden negara Timur Tengah tersebut percaya bahwa dengan kekuatan kolektif dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, ditambah anggota baru seperti Iran, organisasi ini bisa menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih adil dan terbebas dari intervensi unilateral. Pezeshkian menekankan pentingnya solidaritas ekonomi di antara anggota untuk menghadapi tekanan eksternal yang kerap menghambat pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang.

Desakan Iran ini mencerminkan frustrasi nyata yang dialami oleh banyak negara non-Barat terhadap sistem perdagangan internasional yang dirasa tidak seimbang. Sejak bergabung dengan BRICS, Iran berharap mendapatkan dukungan dalam mengatasi hambatan perdagangan bilateral dan multilateral yang seringkali bermuatan politik. Pezeshkian melihat BRICS bukan hanya sebagai forum diskusi, tetapi sebagai instrumen nyata untuk melawan praktik-praktik proteksionisme yang merugikan negara-negara anggota dan ekonomi global secara keseluruhan.

Dengan meningkatnya fragmentasi ekonomi global, suara Iran di BRICS menjadi semakin relevan. Organisasi ini dinilai memiliki kapasitas untuk membangun infrastruktur perdagangan alternatif yang mengurangi ketergantungan pada sistem Bretton Woods yang didominasi oleh negara-negara Barat. Pesan Pezeshkian adalah ajakan untuk BRICS berdiri lebih tegas dalam menjaga kedaulatan ekonomi setiap anggota dan memastikan bahwa tidak ada negara yang dapat secara sewenang-wenang membatasi akses pasar dari mitra dagang yang sah dan legitimate.