Indonesia Butuh Satu Komando Perbatasan, IAW Ingatkan Bahaya Fragmentasi Sistem Tata Kelola

Reyben - Indonesia masih berhadapan dengan masalah serius yang sering terabaikan: fragmentasi sistem tata kelola di kawasan perbatasan. Organisasi think tank terkemuka, Indonesia ASEAN Wisdom (IAW), kini mendesak pemerintah untuk segera membentuk satu sistem tata kelola nasional yang terkoordinasi dengan baik. Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri IAW, menekankan bahwa persoalan ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan isu strategis yang berpengaruh langsung pada efisiensi ekonomi dan keamanan nasional. Menurutnya, fragmentasi yang masih terjadi hingga saat ini telah menciptakan hambatan serius bagi pergerakan barang, orang, dan investasi di wilayah perbatasan Indonesia.

Sitorus memberikan contoh konkret tentang betapa rumitnya proses yang dihadapi ketika sebuah kontainer tiba di pelabuhan Indonesia. Perjalanan sederhana sebuah kontainer melalui berbagai institusi dengan aturan main yang berbeda-beda, koordinasi yang lemah, dan proses birokrasi yang berlapis menjadi cerminan nyata dari fragmentasi sistem tersebut. "Bayangkan saja, sebuah kontainer harus melewati berbagai pintu gerbang dengan persyaratan yang tidak sinkron. Bea cukai, otoritas pelabuhan, keamanan pangan, karantina hewan, hingga inspeksi keamanan nasional—semuanya berjalan terpisah," jelasnya dengan nada yang menekankan kompleksitas masalah ini. Tidak heran jika waktu pengurusan menjadi sangat panjang, biaya handling membengkak, dan efisiensi logistik nasional menurun drastis.

Masalah fragmentasi ini terasa lebih akut di kawasan perbatasan dimana Indonesia memiliki keunggulan geografis sebagai negara kepulauan yang menghubungkan berbagai pasar. Dengan 17 ribu pulau dan perbatasan darat dengan empat negara tetangga, fragmentasi sistem tata kelola bukan hanya merugikan ekonomi domestik tetapi juga melemahkan posisi Indonesia dalam persaingan perdagangan regional. IAW memandang bahwa satu sistem yang terintegrasi akan membuka peluang bagi usaha kecil dan menengah untuk lebih leluasa melakukan ekspor-impor, meningkatkan daya saing produk lokal, dan menciptakan lapangan kerja baru di kawasan perbatasan yang selama ini tertinggal. Koordinasi yang lebih baik juga akan memastikan kontrol keamanan dan penjagaan batas tetap terjaga dengan ketat tanpa mengorbankan kelancaran arus perdagangan.

IAW mengajukan sejumlah rekomendasi konkret kepada pemerintah untuk segera membentuk task force khusus yang mengoordinasikan semua institusi terkait dalam satu komando terpusat. Sistem ini diharapkan dapat menyatukan standar operasional, menyederhanakan prosedur perizinan, dan mengintegrasikan data semua lembaga dalam satu platform digital yang mudah diakses. "Apa yang dilakukan Singapura dan Malaysia harus menjadi inspirasi bagi kita. Mereka berhasil menciptakan single window system yang membuat proses impor-ekspor jauh lebih cepat dan efisien," tutur Sitorus. Langkah ini dinilai sangat penting untuk mempersiapkan Indonesia menghadapi era digital dan kompetisi ekonomi global yang semakin ketat. Dengan satu sistem tata kelola perbatasan yang solid, Indonesia tidak hanya akan meningkatkan daya saing tetapi juga memaksimalkan potensi kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.