Gus Lilur Ingatkan Aparat Hukum: Jangan Jadikan Merah Putih Sebagai Tameng Politik

Reyben - Figur terkemuka Gus Lilur memberikan peringatan keras kepada seluruh institusi penegak hukum agar tidak menggunakan simbol nasional merah putih sebagai alasan untuk menyimpangkan kepentingan rakyat. Dalam pernyataannya yang tajam, Gus Lilur menekankan bahwa tidak ada satu institusi pun yang berhak mengklaim diri paling nasionalis sambil melupakan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Menurut Gus Lilur, bendera merah putih adalah milik rakyat, bukan monopoli aparatur negara manapun. Pesan ini jelas ditujukan untuk mengingatkan para pimpinan institusi hukum agar tetap fokus pada tugasnya menegakkan keadilan untuk semua lapisan masyarakat. Aparat harus memahami bahwa legitimasi mereka datang dari kepercayaan rakyat, bukan dari asumsi bahwa mereka adalah penjaga nilai-nilai nasional. Gus Lilur berargumen bahwa ketika institusi penegak hukum mulai merasa paling berhak berbicara atas nama bangsa, itulah saat mereka mulai melupakan amanat sejati mereka.

Peringatan ini resonan dengan situasi saat ini ketika beberapa institusi kerap terlibat dalam polemik terkait transparansi dan akuntabilitas. Gus Lilur menekankan bahwa integritas adalah satu-satunya bendera yang seharusnya diangkat oleh aparat penegak hukum. Jangan sampai institusi yang seharusnya menjadi pilar keadilan justru menjadi lembaga yang mencari pembenaran di balik retorika nasionalisme. Rakyat membutuhkan penegakan hukum yang adil, konsisten, dan bebas dari kepentingan politik sesaat. Kepercayaan publik hanya bisa dibangun melalui aksi nyata, bukan janji-janji yang berbalut nilai-nilai muluk.

Gus Lilur juga menyinggung pentingnya komunikasi yang jujur antara aparat hukum dan pimpinan negara. Presiden Prabowo, sebagai pemimpin tertinggi, berhak mendapatkan informasi yang akurat dan tidak dimanipulasi oleh institusi manapun di bawahnya. Sistem checks and balances hanya akan berfungsi optimal jika semua pihak berkomitmen pada kejujuran. Ketika aparat penegak hukum memilih untuk 'bohongi' presiden demi menutupi kelemahan atau kesalahan mereka, maka mereka telah mengkhianati amanat rakyat. Perbaikan sistem hukum Indonesia harus dimulai dari komitmen setiap individu dalam institusi tersebut untuk menjunjung tinggi integritas dan transparansi.