Gubernur Kalimantan Selatan Minimalisir Karhutla, Publik Protes Keras atas Penilaian Dianggap Keliru

Reyben - Perjalanan tinjau lapangan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, justru menjadi bumerang setelah mengeluarkan pernyataan yang dianggap meremehkan kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya. Saat berada di lokasi kejadian, Muhidin menyampaikan bahwa situasi yang ia saksikan ternyata tidak separah yang diprediksi sebelumnya. Ucapan tersebut segera memicu gelombang kritik tajam dari berbagai kalangan masyarakat, terutama mereka yang masih merasakan dampak langsung dari bencana asap dan kebakaran tersebut.

Komentar sang gubernur yang dinilai menyepelekan ini menjadi kontroversial karena bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan, warga masih berjuang menghadapi konsekuensi karhutla yang masih berlangsung. Polusi udara mencapai taraf mengkhawatirkan, sektor kesehatan melaporkan lonjakan penyakit respirasi, dan ekonomi lokal terganggu akibat aktivitas terhenti. Pernyataan gubernur yang cenderung mengecilkan permasalahan ini dianggap tidak sensitif dan jauh dari realitas yang dialami rakyat.

Menurut catatan rekam jejak Muhidin selama menjabat, ini bukan kali pertama pejabat tersebut membuat pernyataan yang menuai kontroversi. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, beliau telah mengeluarkan statement yang dianggap tidak sejalan dengan kondisi faktual di lapangan, memicu keraguan publik terhadap responsivitas pemerintah daerah. Para pengamat pemerintahan melihat pola tersebut sebagai indikasi kurangnya komunikasi efektif antara pimpinan daerah dan rakyat yang merasakan dampak bencana secara langsung.

Kritik semakin membuncah di platform media sosial dan forum diskusi publik. Masyarakat Kalimantan Selatan merasa suara mereka tidak didengar dan permasalahan mereka tidak dianggap serius oleh pemimpin yang seharusnya menjadi juru bicara aspirasi rakyat. Banyak yang mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam menangani karhutla dengan serius, termasuk dalam hal pencegahan, mitigasi, dan rehabilitasi pasca-bencana. Ekspektasi publik adalah pemimpin yang mampu memahami keadaan rakyat dan mengambil tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan yang meminimalkan masalah.

Kedepannya, tekanan publik diperkirakan akan terus meningkat hingga gubernur dan jajarannya menunjukkan tindakan konkret untuk mengatasi karhutla. Diperlukan pendekatan yang lebih terbuka, transparan, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil. Hanya dengan cara itulah kepercayaan publik dapat dibangun kembali dan penanganan bencana dapat berjalan lebih optimal untuk menyelamatkan Kalimantan Selatan dari ancaman berulangnya musim karhutla.