Gen Z Diminta Bayar Pajak, tapi Jangan Diam Saja: DPR Sebut Mereka Punya Hak Kontrol Anggaran Negara

Reyben - Generasi muda Indonesia tidak sekadar diminta menunaikan kewajiban perpajakan, melainkan juga memiliki hak fundamental untuk mengawasi bagaimana uang pajak mereka digunakan oleh negara. Pernyataan tegas ini disampaikan oleh Amelia Anggraini, anggota Komisi I DPR RI, dalam sebuah forum diskusi yang membahas partisipasi Gen Z dalam tata kelola negara. Menurut Anggraini, kesadaran pajak tidak bisa hanya berhenti pada pembayaran saja, tetapi harus berkembang menjadi kontrol publik yang aktif terhadap penggunaan dana publik demi kesejahteraan masyarakat luas.

Pernyataan legislator tersebut mencerminkan paradigma baru tentang bagaimana generasi muda seharusnya terlibat dalam ekosistem demokrasi Indonesia. Selama ini, narasi seputar pajak sering kali berfokus pada aspek kewajiban—berapa nominal yang harus dibayar, bagaimana mekanisme pembayaran, dan konsekuensi keterlambatan. Namun, Anggraini membuka perspektif berbeda yang menggarisbawahi aspek hak sebagai konsekuensi logis dari pembayaran pajak. Dengan kata lain, Gen Z yang telah berkontribusi finansial kepada negara berhak tahu kemana aliran dana mereka mengalir dan bagaimana hasilnya bisa dirasakan masyarakat. Ini adalah bentuk akuntabilitas yang seharusnya menjadi norma dalam sistem pemerintahan yang sehat.

Komitmen terhadap transparansi anggaran negara menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik, terutama di kalangan generasi digital yang sudah terbiasa mengakses informasi secara real-time. Gen Z memiliki keunggulan literasi digital yang memungkinkan mereka untuk menelusuri, menganalisis, dan mengkritisi penggunaan dana publik dengan cara yang belum pernah dilakukan generasi sebelumnya. Melalui media sosial, forum online, dan platform interaktif lainnya, Gen Z dapat mengorganisir diri untuk menciptakan gerakan pengawasan warga yang kuat dan terstruktur. Hal ini bukanlah ancaman terhadap institusi negara, melainkan mekanisme checks and balances yang diperlukan untuk menjaga integritas sistem keuangan publik.

Untuk merealisasikan visi ini, pemerintah perlu melangkah lebih jauh dengan menyediakan akses data anggaran yang mudah dipahami, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Inovasi dalam laporan keuangan negara—misalnya melalui dashboard interaktif atau infografis yang user-friendly—dapat membantu Gen Z memahami alokasi budget dengan lebih baik. Selain itu, edukasi tentang literasi keuangan publik juga perlu diperkuat di tingkat sekolah menengah dan pendidikan tinggi. Dengan bekal pengetahuan yang memadai, Gen Z tidak hanya akan menjadi wajib pajak yang disiplin, tetapi juga menjadi warga negara yang berperan aktif dalam pengawasan anggaran publik demi pembangunan berkelanjutan.