Gempa NTT Tewaskan 68 Orang, DPR Desak Pemerintah Jangan Tinggal Diam

Reyben - Sufmi Dasco Ahmad selaku Wakil Ketua DPR RI secara tegas menyuarakan keprihatinan mendalam atas bencana gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT). Dengan korban jiwa mencapai 68 orang, tragedi ini menjadi salah satu peristiwa serius yang memerlukan respons cepat dan terkoordinasi dari seluruh elemen negara. Dasco tidak hanya sekadar menyampaikan belasungkawa, melainkan menunjukkan tekad konkret dengan mengirimkan perwakilan DPR langsung ke lokasi bencana untuk memastikan penanganan darurat berjalan optimal.

Parlementer senior ini menekankan pentingnya mobilisasi cepat dari pemerintah pusat dalam menangani situasi darurat pasca-gempa. Menurutnya, setiap detik sangat berharga ketika berhadapan dengan ribuan korban yang membutuhkan pertolongan medis, logistik kemanusiaan, dan tempat tinggal sementara. Dasco memandang momentum ini sebagai ujian bagi aparat negara dalam menunjukkan komitmennya terhadap penyelamatan nyawa dan pemulihan infrastruktur yang rusak parah akibat bencana alam tersebut.

Kehadiran wakil-wakil DPR di lokasi bencana bukan sekadar formalitas prosedural, tetapi merupakan bentuk pengawasan langsung terhadap distribusi bantuan dan efektivitas koordinasi antar lembaga. Dasco melihat peran legislatif harus lebih dari sekadar pembuat undang-undang, namun juga harus menjadi perpanjangan suara rakyat yang terdampak bencana. Dengan pengiriman delegasi ke NTT, DPR memberikan sinyal bahwa lembaga tertinggi negara memiliki perhatian fokus terhadap penanganan pasca-bencana dan tidak membiarkan pemerintah beraksi sendiri tanpa pengawasan.

Kris koordinasi dan kecepatan tanggap menjadi kunci utama mengurangi angka korban tambahan dan meminimalkan penderitaan masyarakat yang tersisa. Dasco menggarisbawahi bahwa periode darurat pasca-gempa membutuhkan sinergi sempurna antara militer, polisi, BNPB, pemerintah daerah, dan organisasi kemanusiaan. Sorotan DPR terhadap respons pemerintah diharapkan dapat mendorong akselerasi penanganan dengan lebih serius, sehingga korban mendapat perhatian medis optimal dan pemenuhan kebutuhan dasar dapat terpenuhi dalam waktu singkat tanpa birokrasi berbelit.