Gelombang Penolakan di Parlemen Iran: 180 Anggota Dewan Tuntut Pembatalan Perjanjian dengan Amerika

Reyben - Tegangannya masih memanas di tengah hubungan bilateral Iran dan Amerika Serikat. Kali ini, sebanyak 180 anggota parlemen Iran mengambil langkah dramatis dengan secara resmi mendesak pemerintah untuk segera membatalkan nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani dengan Washington. Gerakan parlemen ini mencerminkan sentimen kuat di kalangan legislator teheran yang masih skeptis terhadap komitmen AS dalam menjaga kesepakatan internasional.

Momentum desakan ini menjadi indikasi serius bahwa dukungan terhadap perjanjian damai dengan Amerika jauh dari universal di dalam struktur pemerintahan Iran. Para legislator yang menandatangani surat terbuka ini mengklaim bahwa kesepakatan tersebut tidak cukup menguntungkan bagi kepentingan nasional Iran dan malah membuka celah bagi AS untuk terus melakukan intervensi. Mereka berpendapat bahwa AS telah berulang kali mengingkari janji-janji internasional sebelumnya, sehingga tidak ada jaminan bahwa nota kesepahaman kali ini akan dipatuhi dengan sungguh-sungguh oleh pihak Amerika.

Konteks historis turut memperkuat keraguan para anggota parlemen ini. Mengingat rekam jejak Amerika dalam menghormati perjanjian nuklir JCPOA pada masa administrasi Trump yang menarik diri secara unilateral, segelintir legislator Iran merasa perlu berhati-hati dengan komitmen AS yang baru. Mereka khawatir bahwa perubahan administrasi di Washington bisa kembali mengubah kebijakan dan membuat Iran berada di posisi yang semakin sulit. Desakan untuk membatalkan MoU ini sekaligus merupakan bentuk perlindungan diri dari ancaman ketidakstabilan geopolitik yang mungkin terjadi di masa depan.

Pemerintah Iran kini dihadapkan pada dilema yang rumit. Di satu sisi, mereka ingin menunjukkan komitmen terhadap perdamaian dan normalisasi hubungan regional. Di sisi lain, mereka harus mengatasi keraguan serius dari kalangan legislatif yang memiliki pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan strategis. Jika pemerintah mengabaikan desakan parlemen, kredibilitas pemerintah dalam menjaga kepentingan nasional bisa tercoreng. Sebaliknya, jika membatalkan perjanjian, momentum dialog internasional yang sudah dibangun bisa kembali hancur dan meningkatkan ketegangan regional yang sudah tegang.