Dua Peserta Latsarmil Meninggal, DPR Desak Audit Menyeluruh Program Pelatihan Militer

Reyben - Tragedi yang menimpa dua calon pengelola Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Kampung Nelayan kembali memicu kekhawatiran terhadap keselamatan peserta program latihan tempur militer. Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mengambil langkah serius dengan mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap seluruh program latsarmil yang selama ini dijalankan tanpa transparansi memadai.

Kematian dua peserta pelatihan ini menjadi sinyal bahaya yang tidak bisa diabaikan begitu saja. TB Hasanuddin menekankan bahwa setiap program yang melibatkan nyawa manusia harus didukung oleh standar keselamatan internasional dan pengawasan ketat dari berbagai pihak. Menurutnya, minimnya informasi publik tentang mekanisme pelatihan dan protokol kesehatan menjadi celah yang berbahaya. "Kita tidak bisa mempertaruhkan nyawa warga negara demi program yang prosesnya tidak jelas," tegas politisi senior tersebut dalam pernyataannya.

Permasalahan ini mencakup banyak aspek yang perlu dikaji ulang, mulai dari seleksi peserta yang lebih ketat, fasilitas kesehatan yang memadai, hingga pelatih yang bersertifikat internasional. Hasanuddin juga menyoroti pentingnya melibatkan Kementerian Kesehatan dalam pengawasan program latsarmil agar tidak hanya fokus pada aspek militer semata. Pihaknya telah mengusulkan agar setiap peserta mendapatkan pemeriksaan kesehatan menyeluruh sebelum mengikuti program, termasuk tes jantung dan stamina yang komprehensif.

Dewan Perwakilan Rakyat berkomitmen untuk tidak berdiam diri hingga pemerintah memberikan respons konkret. Hasanuddin mengumumkan bahwa Komisi I akan mengadakan rapat dengar pendapat dengan stakeholder terkait, termasuk Kementerian Pertahanan, TNI, dan keluarga korban. Harapannya, dari proses evaluasi total ini akan tercipta sistem pelatihan yang lebih aman, terukur, dan menghormati hak hidup setiap peserta didik.

Dampak dari tragedi ini juga dirasakan oleh komunitas Kopdes dan nelayan yang merasa program ini sebenarnya berniat baik untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat. Namun, jika harganya adalah nyawa manusia, maka diperlukan redesain mendasar dalam pelaksanaan program. Momentum ini diharapkan menjadi pemicu reformasi kebijakan yang tidak hanya berlaku untuk latsarmil, tetapi juga program-program pelatihan lain yang melibatkan risiko fisik tinggi.