Dua JPO di Rasuna Said Terpisah, Warga Kesal Harus Bolak-Balik Nyeberang Jalan
Dua JPO di Rasuna Said yang berdekatan tapi terpisah akhirnya akan dihubungkan. Warga yang selama ini merepot bolak-balik kini berharap janji Pramono Anung terealisasi dengan baik.
Reyben - Keluhan warga Jakarta Selatan kembali mencuat menanggani infrastruktur pejalan kaki yang terpisah-pisah. Kali ini sorotan jatuh pada dua Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang berada dalam jarak sangat dekat di Jalan Rasuna Said, namun tidak terhubung satu sama lain. Kondisi ini membuat pengguna jalan kaki harus merepotkan diri sendiri dengan melakukan perjalanan bolak-balik untuk menyeberang, padahal seharusnya kedua struktur tersebut bisa dijadikan satu sistem yang terintegrasi. Kompleksitas masalah ini terletak pada fakta bahwa dua JPO tersebut memiliki pengelola berbeda—satu dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sementara satunya lagi menjadi tanggung jawab PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC) yang mengelola LRT Jabodebek.
Fenomena infrastruktur yang terpotong-potong seperti ini bukan hal baru di Jakarta. Namun, kehadiran dua JPO dalam radius pendek tanpa koneksi menimbulkan pertanyaan serius tentang perencanaan urban yang sesungguhnya. Warga yang beraktivitas di kawasan Rasuna Said, baik pekerja kantoran maupun pengunjung area komersial, mengalami kesulitan nyata dalam mobilitas vertikal. Mereka harus mempertimbangkan rute penyeberangan yang lebih panjang atau mengambil risiko besar dengan menyeberang langsung di tengah jalan yang ramai. Situasi ini mencerminkan gap koordinasi antar lembaga yang masih menjadi hambatan serius dalam pengembangan infrastruktur publik Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah merespons keluhan tersebut dengan menjanjikan untuk menghubungkan kedua JPO melalui proyek perbaikan. Komitmen ini menjadi angin segar bagi warga yang selama ini merasa diabaikan. Rencana koneksi kedua jembatan penyeberangan ini diharapkan mampu menciptakan sistem transportasi pejalan kaki yang lebih kohesif dan user-friendly. Langkah Pramono menunjukkan bahwa permasalahan infrastruktur dasar memang memerlukan keterlibatan langsung pimpinan daerah untuk memotong birokrasi yang bertele-tele. Koordinasi dengan pihak LRT Jabodebek juga diperlukan mengingat salah satu JPO berada dalam lingkup operasional mereka.
Upaya penghubungan dua JPO di Rasuna Said ini menjadi test case penting bagi pemerintah Jakarta dalam menunjukkan komitmen nyata terhadap kenyamanan pejalan kaki. Seringkali, infrastruktur berskala kecil seperti ini terlewatkan dalam prioritas pembangunan besar, padahal dampaknya langsung dirasakan oleh ribuan warga setiap hari. Jika proyek ini berhasil dilaksanakan dengan baik, diharapkan menjadi model yang bisa diterapkan di lokasi-lokasi lain di Jakarta yang memiliki masalah serupa. Warga menantikan implementasi konkret dari janji tersebut, bukan hanya wacana kosong yang terbang begitu saja di udara kota.
What's Your Reaction?