DPR Tekankan Layanan Publik Tak Boleh Work from Home, Ini Syarat Kerja Fleksibel yang Disetujui

Reyben - Debat soal work from home (WFH) di instansi pemerintah kembali mencuat setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pelayanan publik tidak bisa dilakukan dari rumah. Pernyataan tersebut langsung mendapat dukungan keras dari Dewan Perwakilan Rakyat yang justru menambahkan catatan penting: jika memang ingin menerapkan sistem kerja fleksibel, harus ada mekanisme yang ketat dan terukur.

DPR memandang bahwa kebijakan work from home bukanlah hal yang sepenuhnya salah, asalkan diiringi dengan sistem manajemen yang matang. Menurut pandangan anggota dewan, kerja fleksibel bisa efektif jika didukung oleh tiga pilar utama: pertama, sistem piket yang jelas dan terstruktur sehingga selalu ada pegawai yang siap melayani; kedua, indikator kinerja yang terukur untuk memastikan produktivitas tetap terjaga meski pegawai bekerja dari lokasi berbeda; dan ketiga, koordinasi yang erat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah agar tidak terjadi hambatan administrasi.

Kesenjangan antara teori dan praktik memang menjadi inti permasalahan ini. Banyak laporan menunjukkan bahwa ketika sistem WFH diterapkan tanpa peraturan yang ketat, kualitas pelayanan publik menurun signifikan. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan administrasi, perizinan, atau konsultasi dari instansi pemerintah sering mengalami kesulitan ketika tidak ada pegawai di kantor. Oleh karena itu, DPR menekankan bahwa prioritas utama harus tetap menjaga ketersediaan layanan bagi publik, baru kemudian mempertimbangkan aspek kenyamanan bekerja dari rumah.

Pandangan DPR ini sejalan dengan komitmen global mengenai good governance dan akuntabilitas pelayanan publik. Dengan menerapkan sistem piket yang bergantian, instansi pemerintah bisa menjamin selalu ada staf yang hadir sambil tetap memberikan fleksibilitas kepada pegawai lainnya. Indikator kinerja yang jelas akan mencegah terjadinya penurunan produktivitas dan memudahkan supervisi dari atasan. Sementara itu, koordinasi dengan sektor swasta dan pemda memastikan bahwa kebijakan WFH tidak menciptakan bottleneck dalam proses administrasi antar lembaga.

Melihat kompleksitas persoalan ini, tampak bahwa solusi terbaik bukan sekadar melarang WFH, melainkan merancang framework yang mempertimbangkan kepentingan publik dan kesejahteraan pegawai. DPR dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah perlu segera menyusun panduan teknis pelaksanaan work from home yang mengintegrasikan ketiga elemen tersebut. Hanya dengan pendekatan holistik seperti ini, Indonesia bisa memanfaatkan keuntungan work from home tanpa mengorbankan kualitas layanan publik yang menjadi hak setiap warga negara.