DPR Minta Warga Bali Hentikan Budaya Main Hakim Sendiri Usai Kasus Pengeroyokan Fatal di Tabanan

Reyben - Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, mengangkat alarm serius terhadap maraknya kasus pengeroyokan massal yang berujung fatal di Kabupaten Tabanan, Bali. Legislator tersebut secara khusus menyoroti insiden yang menimpa seorang pria berinisial KD yang meninggal dunia akibat tindakan kekerasan kolektif. Sudirta tidak hanya mengecam keras perbuatan tersebut, tetapi juga mengingatkan masyarakat Bali untuk segera menghentikan kebiasaan mengambil hukum sendiri di tangan mereka sendiri.

Melalui pernyataannya, Sudirta menekankan bahwa budaya main hakim sendiri telah menjadi ancaman serius bagi keamanan dan keadilan masyarakat. Legislator dari Bali ini mengkhawatirkan bahwa jika tren kekerasan massa ini terus berlanjut, akan semakin banyak korban jiwa yang melayang tanpa proses hukum yang layak. Dia menekankan pentingnya kepercayaan penuh kepada aparat penegak hukum untuk menangani setiap kasus yang ada, bukan menyelesaikannya melalui aksi sweeping atau pengeroyokan yang dapat mengakibatkan korban jiwa.

Kasus pengeroyokan yang menimpa KD di Tabanan menjadi cerminan nyata dari betapa urgentnya edukasi hukum bagi masyarakat luas. Sudirta mengakui bahwa masyarakat sering merasa tidak puas dengan sistem peradilan yang lamban atau dirasa tidak transparan, sehingga mereka memilih jalur kekerasan massa sebagai alternatif. Namun, legislator ini tegas mengatakan bahwa cara tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum yang demokratis. Dia menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan keadilan melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan melalui kekerasan.

Sudirta juga mengajak seluruh stakeholder di Bali, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga tokoh masyarakat, untuk bersama-sama mengampanyekan pentingnya mematuhi hukum positif. Dia menggarisbawahi bahwa pemahaman tentang konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan kolektif harus ditanamkan sejak dini kepada generasi muda. Dengan pendekatan edukatif dan preventif, Sudirta optimis bahwa kasus-kasus serupa dapat diminimalkan di masa depan. Legislator DPR ini juga menekankan bahwa aparat penegak hukum harus meningkatkan responsivitas mereka terhadap laporan masyarakat agar kepercayaan publik terhadap sistem keadilan dapat meningkat secara signifikan.