DPR Jangan Biarkan Digitalisasi Finansial Jadi Dalih PHK Massal, Ini Tuntutannya

Reyben - Komisi XI DPR RI memberikan peringatan keras kepada industri keuangan digital agar tidak menggunakan gelombang transformasi teknologi sebagai justifikasi untuk melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak. Dalam pertemuan diskusi yang cukup tegas, para anggota komisi menekankan bahwa kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak pekerja, bukan sebaliknya mengorbankan mereka demi efisiensi bisnis semata.

Menurut Komisi XI, adopsi sistem digitalisasi di sektor finansial memang tidak bisa dihindari mengingat tuntutan era modern dan kompetisi global yang semakin ketat. Namun, proses transformasi ini seharusnya dilakukan dengan pertimbangan matang terhadap dampak sosial, khususnya bagi jutaan pekerja yang selama ini menjadi tulang punggung industri perbankan dan fintech. Komisi XI menekankan bahwa perusahaan tidak boleh mengambil jalan pintas dengan mengurangi tenaga kerja tanpa memberikan solusi alternatif yang bermakna bagi mereka yang akan terdampak.

Selain isu ketenagakerjaan, Komisi XI juga mempersoalkan aspek konsumen dalam implementasi digitalisasi finansial. Teknologi yang diperkenalkan tidak boleh menjadi beban tambahan bagi masyarakat yang sebenarnya sudah menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Pemerintah dan industri keuangan harus memastikan bahwa sistem digital yang dibangun justru memberikan kemudahan akses, biaya yang lebih terjangkau, dan layanan yang lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Jangan sampai transformasi digital malah menciptakan disparitas baru antara mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi dan yang tertinggal.

Komisi XI mengajukan sejumlah rekomendasi konkret kepada regulator dan stakeholder industri keuangan. Pertama, setiap perusahaan yang melakukan digitalisasi harus menyertakan program pelatihan ulang dan pengembangan karir bagi karyawan yang posisinya terpengaruh. Kedua, perusahaan wajib melakukan kajian dampak sosial sebelum mengimplementasikan teknologi berskala besar. Ketiga, pemerintah perlu memperkuat regulasi untuk memastikan standar etika dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam melakukan transformasi digital. Rekomendasi ini diharapkan menjadi panduan bagi industri finansial dalam menjalankan modernisasi tanpa mengorbankan kepentingan publik dan tenaga kerja.

Komisi XI juga menekankan bahwa digitalisasi finansial harus menjadi momentum untuk menciptakan lapangan kerja baru, bukan sekadar menghilangkan pekerjaan lama. Diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah, industri, akademisi, dan serikat pekerja untuk memastikan transisi yang adil dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang holistik dan human-centered, transformasi digital di sektor keuangan tidak hanya akan meningkatkan efisiensi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan pekerja dan kepercayaan konsumen terhadap sistem finansial nasional.