DPR Dorong PT Timah Buka Akses Pembelian Langsung dari Petani Timah Rakyat

DPR RI memberikan dukungan penuh untuk merumuskan kebijakan pembelian timah langsung dari petani rakyat Babel. Langkah strategis ini diharapkan menciptakan perdagangan yang lebih transparan dan menguntungkan bagi penghasil timah skala kecil.

Aug 22, 2026 - 07:40
Aug 22, 2026 - 07:40
 0  4
DPR Dorong PT Timah Buka Akses Pembelian Langsung dari Petani Timah Rakyat

Reyben - Dukungan penuh datang dari Komisi XII DPR RI untuk mewujudkan kebijakan strategis yang memberikan kesempatan emas bagi petani timah rakyat di Kepulauan Bangka Belitung. Bambang Patijaya, Kapoksi Komisi XII dari Fraksi Golkar, menekankan pentingnya pemerintah segera merumuskan landasan hukum yang jelas agar PT Timah dapat membeli timah langsung dari masyarakat lokal tanpa perantara yang merugikan. Inisiatif ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menghilangkan praktik perdagangan yang tidak transparan dan memberikan nilai tambah ekonomi kepada penghasil timah skala kecil di wilayah Babel.

Kebijakan yang sedang dirumuskan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem perdagangan timah yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dengan membuka akses pembelian langsung, PT Timah sebagai badan usaha milik negara dapat memastikan pasokan bahan baku berkualitas sekaligus memberikan harga yang lebih adil kepada petani. Praktik perdagangan konvensional yang melibatkan banyak perantara sering kali merugikan petani karena margin keuntungan yang tidak proporsional. Melalui skema pembelian langsung ini, diharapkan petani timah dapat merasakan peningkatan pendapatan yang signifikan dan berkelanjutan.

Bambang Patijaya menggarisbawahi bahwa legalitas kebijakan ini menjadi fondasi penting agar dapat diterapkan secara merata dan terukur. DPR RI siap mendampingi pemerintah dalam proses legislasi maupun regulasi yang diperlukan untuk menyempurnakan mekanisme pembelian timah dari rakyat. Komisi XII juga akan memastikan bahwa setiap ketentuan yang dibuat tidak hanya menguntungkan korporat, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi petani penghasil timah skala menengah dan kecil. Transparansi dalam penetapan harga dan standar kualitas akan menjadi pilar utama implementasi kebijakan ini.

Langkah responsif dari DPR ini mencerminkan komitmen legislatif untuk memberdayakan ekonomi lokal di Bangka Belitung, salah satu pusat produksi timah terbesar di Indonesia. Dengan dukungan penuh dari institusi legislatif, peluang bagi PT Timah untuk merancang skema pembelian yang kompetitif dan berkelanjutan semakin terbuka lebar. Diproyeksikan bahwa kebijakan ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan petani timah, tetapi juga memperkuat posisi PT Timah dalam industri global dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif di masa mendatang.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow