DPR Desak Pemerintah Tinjau Ulang Sistem Keselamatan Kapal Usai Tragedi KMP Putri Yasmin

Reyben - Tragedi kebakaran yang menimpa KMP Putri Yasmin kembali membuka mata publik tentang pentingnya sistem pengawasan keselamatan pelayaran di Indonesia. Ade Ginanjar, anggota Komisi V DPR RI, tidak tinggal diam dan langsung meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap seluruh aspek keselamatan maritim. Insiden ini menunjukkan bahwa protokol keselamatan kapal masih perlu ditingkatkan secara signifikan untuk mencegah terulangnya bencana serupa di masa depan.

Anggota dewan dari Komisi V yang menangani transportasi ini melihat kebakaran di atas kapal penumpang sebagai sinyal bahwa mekanisme pengawasan saat ini belum optimal. Menurutnya, pemerintah harus segera melakukan tinjauan menyeluruh terhadap standar keselamatan, prosedur evakuasi, dan sistem deteksi dini kebakaran di semua kapal yang beroperasi di perairan Indonesia. Langkah ini dinilai urgent mengingat kapal-kapal penumpang membawa ribuan jiwa setiap harinya yang tentunya memerlukan perlindungan maksimal.

Evaluasi total yang diminta Ade Ginanjar mencakup berbagai aspek teknis maupun administratif dalam industri pelayaran nasional. Mulai dari kelengkapan alat keselamatan, sertifikasi crew, hingga prosedur pemeriksaan berkala kapal harus dikaji ulang dan diperkuat. Beliau juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Kementerian Perhubungan, Ditjen Perhubungan Laut, dan instansi terkait lainnya untuk menciptakan standar keselamatan yang konsisten dan terukur. Dengan pendekatan holistik ini, diharapkan sistem pengawasan bisa benar-benar menjadi benteng pertahanan dalam menjaga nyawa penumpang.

Kejadian ini juga menjadi momentum penting bagi DPR untuk memastikan bahwa regulasi keselamatan pelayaran selalu mengikuti perkembangan zaman dan best practice internasional. Pemerintah perlu memberikan alokasi anggaran yang memadai untuk meningkatkan infrastruktur pengawasan, termasuk investasi teknologi deteksi dini dan pelatihan intensif bagi personel keselamatan maritim. Komisi V sendiri siap melakukan pengawasan dan memastikan rekomendasi evaluasi ini benar-benar ditindaklanjuti dengan serius oleh semua pihak yang terlibat dalam industri maritim Indonesia.