DJBC Harus Terus Berbenah: Pemisahan Fungsi Jadi Kunci Transparansi Bea Cukai

Reyben - Reformasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tidak boleh berhenti di tengah jalan. Momentum perubahan struktural yang sedang berjalan harus terus didorong untuk menciptakan sistem kepabeanan yang lebih sehat, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Para pemangku kepentingan sepakat bahwa transformasi institusi ini adalah investasi jangka panjang untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

Konsep reformasi yang sedang dikembangkan DJBC dirancang dengan cermat untuk memisahkan secara tegas berbagai fungsi krusial. Pembagian tanggung jawab antara divisi pelayanan, pengawasan, manajemen risiko, audit internal, hingga penegakan hukum dimaksudkan agar setiap fungsi dapat berjalan optimal tanpa terjadinya konflik kepentingan. Dengan sistem check and balance yang lebih kuat, integritas setiap keputusan dapat dijamin melalui mekanisme kontrol berlapis.

Pisahnya fungsi-fungsi tersebut akan menciptakan transparansi yang lebih baik dalam setiap proses. Ketika pelayanan kepada importir dan eksportir tidak lagi ditangani oleh divisi yang sama dengan penegakan hukum, maka tidak akan terjadi abuse of power. Begitu pula, ketika audit dipisahkan dari manajemen risiko, pengawasan dapat dilakukan secara independen dan objektif. Struktur organisasi semacam ini telah terbukti efektif di berbagai lembaga pemerintah modern dan bahkan di badan-badan kepabeanan negara-negara maju.

Namun, implementasi reformasi ini membutuhkan komitmen konsisten dari semua level kepemimpinan DJBC. Tidak cukup hanya merancang struktur baru, tetapi juga perlu menumbuhkan budaya kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Setiap pegawai harus memahami perannya dalam ekosistem kepabeanan yang baru. Pelatihan berkelanjutan, pengawasan kinerja yang ketat, dan sistem reward-punishment yang adil menjadi elemen penting untuk kesuksesan transformasi ini.

Komunitas bisnis juga menunggu hasil nyata dari reformasi DJBC. Proses dokumentasi yang lebih cepat, keputusan pengeluaran barang yang tidak lagi dipengaruhi oleh tekanan informal, dan prosedur banding yang lebih objektif adalah harapan yang wajar. Dengan transparansi dan akuntabilitas yang meningkat, iklim usaha di Indonesia akan semakin baik, terutama bagi pelaku usaha yang ingin beroperasi dengan mengikuti semua aturan yang berlaku.

Perjalanan reformasi DJBC baru dimulai. Jangan sampai momentum ini hilang karena hambatan teknis atau resistensi internal. Pemerintah pusat dan DPR perlu terus memberikan dukungan penuh, baik dalam hal regulasi maupun alokasi sumber daya. Hanya dengan konsistensi dan dedikasi yang tinggi, kepabeanan Indonesia dapat benar-benar menjadi pintu masuk dan keluar yang profesional, bukan lagi menjadi sumber kerumitan bagi dunia usaha.