Desakan Mengeras: Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Harus Keluar dari Jurisdiksi Militer

Reyben - Sejumlah organisasi masyarakat sipil semakin gencar mendesak pemerintah agar kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus, aktivis senior dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), ditangani melalui jalur peradilan umum. Desakan ini muncul setelah investigasi mendalam mengungkapkan adanya indikasi kuat bahwa kejadian tersebut bukan sekadar tindak kekerasan spontan, melainkan hasil dari perencanaan dan pelaksanaan yang terstruktur dan sistematis. Momentum kuat ini diperlukan mengingat urgensi penyelesaian kasus yang telah menyisakan trauma mendalam bagi korban dan seluruh keluarganya.

Menurut analisis para ahli dan aktivis hak asasi manusia yang terlibat dalam koalisi pendesak, keputusan untuk menangani kasus ini di peradilan militer dinilai sangat problematis dan berpotensi mengaburkan kejelasan hukum. Mereka menekankan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada, indikasi terjadinya koordinasi dan perhitungan matang dalam merancang serta melaksanakan aksi penyiraman air keras ini memerlukan penanganan yang lebih transparan dan akuntabel. Peradilan umum dianggap lebih tepat karena sistem ini memiliki mekanisme yang lebih terbuka untuk publik dan media massa untuk mengawasi jalannya persidangan.

Andrie Yunus, yang dikenal giat melakukan dokumentasi atas kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, mengalami luka bakar serius akibat insiden tersebut. Penyiraman air keras yang dilakukan terhadapnya bukan hanya menyebabkan cedera fisik yang parah, tetapi juga trauma psikologis yang berkelanjutan. Kabar baik adalah bahwa komunitas sipil dan organisasi pejuang HAM tetap solid mendampingi korban dalam memperjuangkan keadilan. Mereka percaya bahwa dengan penanganan di peradilan umum, proses pembelajaran publik mengenai insiden ini akan lebih maksimal dan pencegahan kasus serupa di masa depan bisa lebih efektif.

Koalisi yang terdiri dari berbagai elemen organisasi masyarakat sipil telah menyiapkan dokumen-dokumen pendukung yang mendetail untuk mengajukan peninjauan kembali atas penetapan kasus ke jurisdiksi militer. Mereka mengingatkan bahwa transparansi dalam penanganan kasus kejahatan kekerasan adalah fondasi penting bagi kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional. Dengan semakin kuatnya desakan ini, diharapkan pemerintah dan aparat penegak hukum akan segera merespons dengan serius dan memindahkan penanganan kasus ini ke ranah peradilan yang lebih tepat. Proses hukum yang adil dan transparan bukan hanya hakikat korban, tetapi juga kebutuhan masyarakat luas untuk membangun sistem keadilan yang lebih solid di masa depan.