Desak Tuntas Krisis Buruh, Pansus Moker DPRK Mimika Gerak Cepat Hadap Said Iqbal

Reyben - Komisi Khusus (Pansus) Moker DPRK Kabupaten Mimika mengambil langkah strategis dengan menemui Said Iqbal untuk memastikan pemerintah pusat tidak lagi mengabaikan persoalan mendesak yang dihadapi para pekerja di Papua Tengah. Pertemuan tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan upaya konkret mempercepat penyelesaian berbagai keluhan buruh yang menumpuk selama bertahun-tahun tanpa solusi nyata. Pansus Moker DPRK Mimika datang dengan membawa suara langsung dari masyarakat pekerja yang membutuhkan intervensi serius dari level pusat.

Anggota Pansus Moker menekankan bahwa setiap langkah yang mereka ambil didorong oleh semangat membela kepentingan rakyat dan tenaga kerja yang terus mengadu melalui wakil-wakil mereka di DPRK. Selama ini, berbagai keluhan terkait upah rendah, kondisi kerja yang tidak layak, hingga jaminan sosial yang kurang memadai terus berdatangan dari kalangan buruh. Pansus Moker tidak bisa lagi diam melihat situasi ini berkepanjangan. Mereka percaya bahwa dengan keterlibatan langsung tokoh pusat seperti Said Iqbal, ada harapan baru untuk breakthrough dalam mengatasi krisis buruh di wilayah Mimika.

Pertemuan ini mencerminkan urgensitas isu ketenagakerjaan di Papua Tengah yang tidak lagi bisa ditunda-tunda. Delegasi Pansus Moker menyampaikan data dan fakta lapangan mengenai kondisi real pekerja yang terus memprihatinkan. Mereka mengharapkan komitmen konkret dari pemerintah pusat untuk mengintervensi masalah-masalah struktural yang telah mengakar. Tak hanya itu, Pansus Moker juga meminta kepastian timeline untuk implementasi solusi yang telah direncanakan, sehingga rakyat bisa melihat hasil nyata dan bukan sekadar janji kosong yang selalu terulang.

Kedatangan Pansus Moker DPRK Mimika ke hadapan Said Iqbal menunjukkan bahwa parlemen daerah tidak hanya bicara di gedung, tetapi juga berani bergerak aktif memperjuangkan kepentingan konstituen mereka. Momentum ini diharapkan menjadi titik balik dalam penanganan krisis tenaga kerja di Papua Tengah, dengan melibatkan kementerian dan lembaga pusat yang memiliki kewenangan lebih luas. Pansus Moker memastikan bahwa tekanan dan advokasi mereka akan terus berlanjut hingga benar-benar ada perubahan signifikan dalam kondisi hidup dan kerja masyarakat buruh Mimika.