Dasco Akui Krisis Gaji PPPK di Daerah, Janji Solusi Cepat Cegah Penumpukan Pegawai

Reyben - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Sufmi Dasco Ahmad mengakui adanya permasalahan serius terkait keterlambatan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di berbagai daerah. Dasco menyatakan pemerintah akan segera mengambil langkah perbaikan untuk mencegah akumulasi masalah kepegawaian yang semakin membengkak di tingkat kabupaten dan kota. Pernyataan ini disampaikan seusai mengikuti rapat kerja dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi II DPR RI di Jakarta pada Kamis, 30 Juli 2026.

Persoalan finansial PPPK ternyata bukan hanya menyangkut kesejahteraan individu pegawai, tetapi juga berdampak pada stabilitas administrasi pemerintah daerah. Banyak kepala daerah yang menghadapi kendala teknis dan finansial dalam memenuhi kewajiban gaji kepada ribuan PPPK yang telah dipekerjakan. Situasi ini menciptakan ketegangan antara pegawai yang menunggu pembayaran dengan pimpinan daerah yang terhimpit masalah anggaran. Dasco mengungkapkan bahwa pemerintah telah menerima laporan dari sejumlah kabupaten dan kota mengenai kesulitan ini, dan pihaknya tidak bisa menganggapnya sebagai persoalan sepele.

Menurut Dasco, kebijakan perbaikan yang akan ditempuh fokus pada mekanisme pendanaan yang lebih efisien dan terukur. Pemerintah berencana untuk meninjau ulang sistem alokasi anggaran PPPK agar lebih selaras dengan kapasitas fiskal daerah masing-masing. Selain itu, koordinasi antara kementerian yang terkait akan ditingkatkan untuk memastikan tidak ada celah dalam sistem pembayaran. Mitra kerja dari DPR juga memberikan masukan konstruktif untuk mempercepat penyelesaian masalah ini melalui jalur legislatif jika diperlukan revisi kebijakan.

Dasco juga menekankan pentingnya pencegahan penumpukan PPPK di masa depan. Mekanisme rekrutmen perlu diselaraskan dengan ketersediaan anggaran jangka panjang sehingga daerah tidak sembarangan menambah pegawai tanpa jaminan pembayaran berkelanjutan. Strategi ini diharapkan dapat mengurangi potensi krisis yang lebih besar di kemudian hari. Komisi II DPR RI menyambut baik komitmen pemerintah ini dan siap melakukan pengawasan terhadap realisasi perbaikan yang dijanjikan.

Dalam rapat tersebut, berbagai kepala daerah juga hadir menyampaikan tantangan spesifik yang mereka hadapi. Beberapa kabupaten melaporkan bahwa PPPK mereka tertunggak gaji hingga tiga bulan, sementara beberapa kota lain berhasil membayar tepat waktu meskipun dengan skema khusus. Disparitas ini menunjukkan bahwa solusi yang dibutuhkan harus fleksibel dan mempertimbangkan kondisi lokal. Dasco menunjukkan apresiasi terhadap transparansi kepala daerah dalam menyuarakan permasalahan mereka dan menjadikannya bahan evaluasi kebijakan nasional.