Dari Lapangan Bola ke Meja Perundingan: DPR Sindir Hubungan Dagang RI dengan Tetangga ASEAN

Reyben - Polemik laga settingan di ajang FIFA ASEAN Cup 2026 ternyata membuka gerbang pembicaraan yang jauh lebih dalam. Bukan sekadar soal keabsahan hasil pertandingan, melainkan menyentuh sensitivitas hubungan bilateral Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, Muhammad Hoerudin, tidak sungkan-sungkan mengangkat topik yang selama ini menjadi perbincangan tertutup di kalangan pejabat: bagaimana cara bertetangga yang sehat dalam konteks ekonomi regional.

Hoerudin secara eksplisit mengaitkan insiden yang diduga terkandung unsur manipulasi pertandingan dengan pola interaksi ekonomi Indonesia bersama dua negara tetangga tersebut. Pernyataannya menciptakan gelombang baru dalam diskusi publik, menggeser fokus dari aspek olahraga murni menuju dimensi geopolitik dan ekonomi yang lebih kompleks. Pria asal Jawa Barat ini seperti membuka tabir bahwa di balik pertandingan sepak bola, ada narasi yang lebih besar tentang posisi tawar Indonesia di panggung ASEAN.

Komisi X, yang bertanggung jawab pada bidang pendidikan, sosial, dan budaya, memiliki kewenangan terbatas untuk mengomentari langsung masalah ekonomi. Namun, keputusan Hoerudin untuk mengaitkan kedua hal tersebut menunjukkan betapa dalam kekhawatiran fraksi tertentu di DPR terhadap stabilitas hubungan multilateral Indonesia. Pendekatan lintas sektoral ini mencerminkan pemahaman bahwa isu olahraga tidak bisa lagi dipisahkan dari kepentingan nasional yang lebih luas. Ketika sebuah laga diindikasikan manipulasi, dampaknya bisa merambah ke berbagai sektor, termasuk negosiasi perdagangan yang sedang berlangsung.

Pernyataan Hoerudin ini juga membawa pesan implisit bahwa Indonesia perlu lebih assertif dalam menjaga kedaulatan dan kehormatan diri sebagai bangsa. Dalam konteks ekonomi, hal ini berarti tidak boleh terjadi asimetri yang membuat Indonesia selalu berada di posisi yang kurang menguntungkan. Singapura sebagai pusat finansial regional dan Malaysia sebagai kekuatan ekonomi baru di ASEAN memang memiliki keunggulan kompetitif tersendiri. Namun, Indonesia dengan populasi terbesar dan sumber daya alam yang melimpah tidak harus menerima perlakuan yang merugikan dalam setiap negosiasi.

Diskusi yang dimulai dari lapangan hijau ini sebenarnya mengungkap agenda tersembunyi dalam hubungan ekonomi regional. Ada pertanyaan mendasar yang kini terungkap: apakah fair play hanya berlaku di bidang olahraga saja, ataukah juga seharusnya menjadi prinsip dalam transaksi ekonomi bilateral? Seruan Hoerudin bisa dipandang sebagai alarm yang berbunyi bagi pemerintah untuk lebih peka terhadap kepentingan nasional dalam setiap pertemuan ekonomi dengan tetangga dekat.

Lantas, bagaimana pemerintah akan merespons sindiran anggota DPR ini? Apakah akan ada evaluasi mendalam terhadap perjanjian perdagangan yang sudah berjalan? Momentum ini bisa menjadi titik balik dalam bagaimana Indonesia memposisikan dirinya di kawasan ASEAN, baik di lapangan olahraga maupun di meja perundingan ekonomi.