China Khawatir AI Ciptakan 'Kolonialisme Digital' Baru, Bisakah Dunia Menghindarinya?

Reyben - Presiden Xi Jinping baru-baru ini melontarkan peringatan keras tentang risiko yang mengancam negara-negara berkembang di era kecerdasan buatan. Pernyataannya tentang bahaya "ketidakadilan sejarah baru" dalam teknologi AI menjadi sorotan global karena membuka wacana menarik: apakah dunia akan mengalami perpecahan digital yang sama tragisnya dengan revolusi industri sebelumnya? Analisis menunjukkan bahwa kekhawatiran Beijing bukan sekadar retorika geopolitik, melainkan refleksi dari trauma sejarah yang masih terasa kuat hingga kini.

Latar belakang pernyataan Xi dapat dilacak dari narasi historis yang sudah lama berkembang di kalangan elite China. Negara Tirai Bamboo telah melewati pengalaman pahit tertinggal dalam gelombang revolusi teknologi sebelumnya—mulai dari Revolusi Industri Pertama hingga era digital awal. Keterlambatan itu meninggalkan bekas mendalam dalam kolektif memori nasional, menciptakan sense of urgency yang kuat untuk tidak mengulangi kesalahan serupa di bidang AI. Xi melihat peluang emas bagi China untuk memimpin—bukan mengikuti—dalam transformasi teknologi terbesar abad ini. Kekhawatiran tentang "ketidakadilan sejarah" bukanlah sekadar propaganda, tetapi ekspresi autentik dari keinginan bangsa untuk tidak kembali menjadi penonton dalam panggung dunia.

Konsep "ketidakadilan sejarah baru" yang dimaksud Xi mengacu pada skenario dimana negara-negara maju menguasai teknologi AI dan menggunakannya untuk memperdalam kesenjangan ekonomi global. Bayangkan saja: jika korporasi teknologi dari negara Barat menguasai sebagian besar infrastruktur dan algoritma AI, mereka akan memiliki kekuatan untuk membentuk standar digital global, mengontrol aliran data, dan menentukan siapa yang untung dan siapa yang rugi dalam ekonomi digital. Negara-negara berkembang risiko terjebak dalam posisi sebagai "penyedia data mentah" tanpa kesempatan untuk mengembangkan kapabilitas teknologi sendiri. Pola ini sangat mirip dengan hubungan kolonial abad lalu, hanya saja medium kontrol berubah dari sumber daya alam menjadi algoritma dan data. Sebagian analis memang melihat persamaan mencolok antara kekhawatiran Xi dengan dinamika neocolonialism digital yang potensial terjadi.

Meskipun demikian, pertanyaan besar tetap terbuka: apakah "ketidakadilan sejarah baru" ini benar-benar dapat dicegah? Para pakar teknologi dan geopolitik terbagi dalam respons mereka. Sebagian percaya bahwa dengan kerjasama internasional yang kuat, regulasi yang inklusif, dan transfer teknologi yang fair, dunia masih punya kesempatan untuk membangun ekosistem AI yang lebih adil. Namun kelompok lain lebih pesimis, menganggap dinamika kompetisi geopolitik akan terus mendorong setiap negara untuk mengejar keuntungan maksimal tanpa mempedulikan implikasi global. Jalan tengahnya mungkin ada pada pembentukan standar internasional yang melibatkan negara-negara berkembang dalam setiap tahap pengembangan AI, memastikan bahwa kepentingan mereka tidak diabaikan dalam formasi tatanan digital masa depan. Saat ini, momentum untuk bergerak ke arah itu masih ada—pertanyaannya hanya apakah dunia memiliki political will yang cukup untuk mewujudkannya sebelum terlambat.